Demokrasi Indonesia kini berada di persimpangan jalan, ditandai dengan regresi indeks demokrasi dan praktik kenegaraan yang semakin tereduksi menjadi sekadar prosedural tanpa partisipasi substantif. Di tengah melemahnya fungsi check and balances serta tantangan oligarki dalam industri media, harapan akan terwujudnya keadilan bergantung pada revitalisasi partai politik dan pers sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Situasi ini menuntut kesadaran kolektif untuk menelaah kembali integritas lembaga politik dan independensi jurnalisme di tengah arus disrupsi yang mengancam kebebasan sipil.

Merespons urgensi tersebut, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) berkolaborasi dengan Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang menghadirkan Sarasehan Nasional bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional. Forum ini dirancang sebagai ruang refleksi kritis dan dialog konstruktif bagi berbagai elemen bangsa untuk merumuskan langkah strategis dalam menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, sekaligus memperkuat peran partai politik dan jurnalisme kritis sebagai penjaga akuntabilitas negara.

Bangsa Indonesia tumbuh dari narasi kepahlawanan—narasi tentang keberanian, pengorbanan, dan kompas moral yang menyatukan perbedaan. Seiring perubahan sosial, politik, dan moral, makna “pahlawan” mengalami pergeseran. Kini, kepahlawanan tidak lagi hanya terkait dengan medan perang, tetapi juga perjuangan menjaga kemanusiaan, menegakkan integritas, dan mempertahankan kebenaran di tengah arus disrupsi dan ketidakpastian.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai luhur seperti keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab moral menjadi semakin penting untuk dikedepankan. Melalui acara ini, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan Nusantara Policy Lab X HIMA Politik Unair menghadirkan ruang dialog reflektif untuk menafsir ulang makna kepahlawanan dalam masyarakat demokratis yang terus bertransformasi.

Jakarta, 22 Oktober 2025 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah genap berjalan satu tahun. Hal ini menandai fase penting dalam perjalanan transformasi Indonesia. Selama masa kampanye, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan dengan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera. Satu tahun pertama ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana visi tersebut telah diimplementasikan melalui program prioritas, alokasi anggaran, dan penguatan institusi pelaksana sebagai pelajaran untuk sisa periode pemerintahan.

Laboratorium Indonesia 2045 bersama Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma menerbitkan edisi khusus.

Di tengah krisis demokrasi global dan keterlibatan militer dalam ranah sipil yang semakin kabur, penting bagi kita untuk mendiskusikan kembali arah demokrasi Indonesia dan cita-cita reformasi 1998.

Mari kita rayakan Hari Demokrasi Internasional (15 September) dengan menelaah kembali “Hubungan Sipil-Militer di Tengah Krisis Demokrasi”.

Hari kedua seminar akan mengangkat refleksi mendalam tentang bagaimana demokrasi tidak hanya dibentuk dari atas, tetapi juga dibangun dari bawah oleh kekuatan masyarakat, termasuk kelas menengah dan kelompok rentan. Tema seperti kontribusi kelas menengah dalam kehidupan politik, tantangan dalam mendorong pembangunan demokrasi hijau yang tidak sekadar ilusi, serta urgensi pemberdayaan perempuan sebagai pilar demokrasi, menjadi sorotan penting dalam membedah arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam demokrasi akan menentukan keberlanjutan cita-cita bernegara. Oleh karena itu, seminar hari kedua berupaya membongkar narasi besar tentang pembangunan yang seringkali abai terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Dengan mendekatkan pembangunan pada keadilan gender dan kesadaran ekologis, Indonesia diharapkan mampu membangun demokrasi yang lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan.

Delapan dekade perjalanan Indonesia memberi ruang refleksi terhadap arah pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat demokrasi dan menjaganya tetap relevan dengan cita-cita konstitusi. Hari pertama Seminar Nasional "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045" akan menelaah tantangan dan peluang pembangunan demokrasi melalui peran sentral partai politik, transformasi doktrin pertahanan termasuk kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman siber, serta fungsi strategis media massa sebagai penyangga demokrasi pada era digital.

Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menimbang kembali fondasi-fondasi demokrasi yang selama ini dibangun, sembari menatap masa depan yang penuh dinamika. Ketika partai politik diharapkan menjadi instrumen representasi rakyat yang lebih adaptif dan akuntabel, pertahanan negara pun dituntut bertransformasi seiring berkembangnya teknologi. Di sisi lain, media ditantang untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan informatif. Seminar hari pertama ini menjadi ajakan untuk menyatukan kembali pemahaman tentang demokrasi yang substansial dan berdaya tahan.

Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah momentum penting untuk mengevaluasi dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan. Pemerintahan Prabowo Subianto menyebut ‘perempuan’ dalam poin keempat Asta Cita, bahwa pemerintah berkomitmen untuk "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Di balik janji tegas Presiden Prabowo soal korupsi, realitas masih suram: stagnasi indeks persepsi, pelemahan KPK, dan politik transaksional. Reformasi belum terasa, bahkan setelah 25 tahun. Apakah kabinet ini mampu menjadi solusi, atau sekadar simbol kompromi? Tegas itu penting, tapi integritas dan konsistensi adalah kunci. Harapan besar publik menanti pembuktian nyata. Yuk, ikuti webinar kami dan temukan wawasan baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Proses modernisasi pertahanan Indonesia berada pada momentum yang penting pada penghujung tahun 2024. Pertama, tahun 2024 adalah akhir dari perencanaan pembangunan Minimum Essential Force (MEF). Kedua, bulan Oktober 2024 adalah akhir pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, presiden berlatar sipil pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung setelah reformasi. Maka dari itu, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki perannya tersendiri dalam pembangunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lebih profesional. Proses tersebut juga diwarnai hubungan sipil-militer yang dinamis selama 10 tahun terakhir. 

Lantas, bagaimana evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan dalam 10 tahun terakhir? Apakah Presiden Jokowi berhasil memperkuat dan mendorong TNI menjadi lebih profesional? Apa tantangan utama yang dihadapi olehnya dalam proses modernisasi TNI?

Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai periode keemasan—masyarakat sejahtera dan demokrasi matang—pada tahun 2045. Kelas menengah memegang peran penting untuk mewujudkan cita-cita ini karena merupakan mesin penggerak ekonomi dan juga garda demokrasi. Dengan demikian, mendukung kelas menengah menjadi tangguh adalah sebuah keniscayaan.

Meskipun sempat meningkatkan jumlah kelas menengah pada periode pertamanya, Presiden Joko Widodo pada akhir masa jabatannya dibayang-bayangi oleh penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9,48 juta orang. Fenomena ini tidak terlepas dari upaya transformasi ekonomi yang tidak efektif, tercermin dari berlanjutnya deindustrialisasi prematur di Indonesia. Hal ini diperparah dengan situasi demokrasi yang sedang sakit. Lantas, di tengah situasi pelemahan kelas menengah, apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh Indonesia ke depannya, khususnya pada masa pemerintahan presiden mendatang?