Kepemimpinan perempuan belum tentu menjamin kebijakan feminis. Jepang kini menghadapi paradoks antara simbol kemajuan dan substansi kesetaraan, yang juga menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Ketika Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin Liberal Democratic Party (LDP) pada Sabtu (4/10/2025), sorotan dunia seketika tertuju ke Tokyo. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan berpeluang memimpin Jepang, apalagi LDP—partai yang berkuasa di Jepang—membentuk pemerintahan koalisi dengan oposisi utama, Japan Innovation Party (JIP), pada Senin (20/10/2025). Akhirnya, hari ini, Selasa (21/10/2025), Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang sepanjang sejarah.

Namun, di balik euforia simbolik itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kehadiran perempuan di puncak kekuasaan otomatis membawa perubahan bagi perempuan lain? Atau, kehadiran figur perempuan justru menjadi “hiasan patriarki” yang mempercantik wajah kekuasaan tanpa mengubah struktur yang menopangnya?

Perempuan di Puncak, Agenda yang Konservatif

Takaichi bukan tokoh baru dalam politik Jepang. Lahir di Prefektur Nara dan berkarier politik sejak awal 1990-an, ia telah menempati berbagai posisi strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang. Reputasinya dibangun atas dua hal, yaitu ketegasan birokratis dan pandangan konservatif.

Ia dikenal menolak pernikahan sesama jenis, keberatan terhadap opsi nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah, dan enggan mendukung perempuan sebagai pewaris takhta Kekaisaran Jepang. Dia juga menekankan bahwa posisi perempuan memang seharusnya menjadi istri dan ibu di tengah turunnya angka pernikahan dan kelahiran di Jepang. Dalam kebijakan luar negeri, ia condong hawkish, atau agresif, terhadap Tiongkok dan mendukung revisi Pasal 9 Konstitusi yang membatasi kekuatan militer Jepang.

Dengan latar demikian, kemenangan Takaichi menciptakan paradoks gender: perempuan yang menembus sistem patriarki, tetapi tidak berupaya mengubah sistem tersebut. Dari perspektif feminis, ia bukan simbol pembebasan, melainkan produk kompromi politik dalam tatanan konservatif yang tetap menempatkan perempuan sebagai penjaga moral domestik, bukan agen transformasi sosial.

Simbol yang Tak Selalu Substantif

Dalam sejarah feminisme, representasi sering kali dipuji sebagai langkah maju. Tetapi, representasi tanpa transformasi berisiko menciptakan kesetaraan semu.

Jepang masih menghadapi jurang kesetaraan gender yang dalam. Di Jepang, hanya sekitar 10 persen anggota parlemen nasional adalah perempuan. Kemudian, dalam indeks yang mengukur peran dan pengaruh perempuan di dunia kerja di 29 negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Jepang berada di posisi ke-27—lebih baik dari Korea Selatan dan Turki. Sementara itu, budaya kerja panjang dan beban pengasuhan yang timpang terus membatasi ruang publik perempuan. Hal ini tidak lepas dari gagasan, seperti otoko wa shigoto, onna wa katei—laki-laki di tempat kerja dan perempuan di rumah—yang diadopsi secara luas dalam masyarakat urban Jepang pascaperang. Meskipun kesetaraan gender dijamin oleh pasal ke-14 Konstitusi Jepang yang diproklamasikan pada tahun 1946, sisa dari gagasan-gagasan di atas masih terlihat hingga saat ini.

Dalam konteks itu, kehadiran Takaichi di pucuk kekuasaan jelas penting secara simbolik. Namun, simbol tidak otomatis menghasilkan kebijakan substantif. Feminisme tidak berhenti di “siapa yang berkuasa,” melainkan “untuk apa kekuasaan digunakan”. Jika kekuasaan dipakai untuk melanggengkan nilai tradisional yang membatasi perempuan, maka kepemimpinan perempuan hanya menjadi wajah baru dari struktur lama.

“Iron Lady” dan Politik Identitas yang Terbalik

Julukan Iron Lady of Japan yang disematkan pada Takaichi mengingatkan publik kepada Margaret Thatcher. Namun, seperti halnya Thatcher atau Giorgia Meloni di Italia, Takaichi mewakili arus baru, yaitu perempuan konservatif yang berhasil menembus kekuasaan dengan cara menyesuaikan diri dengan nilai-nilai patriarki. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Takaichi merupakan anak didik dari Shinzo Abe, seorang pragmatis dan konservatif.

Fenomena ini bisa kita sebut sebagai paradoks gender—semakin banyak perempuan di posisi puncak, tetapi sedikit dari mereka yang mendorong kebijakan berperspektif feminis. Mereka menjadi simbol kemajuan yang memperkuat legitimasi sistem, tanpa menantang relasi kuasa yang tidak setara di dalamnya.

Dalam konteks Jepang, paradoks itu semakin jelas karena Takaichi beraliansi dengan kelompok kanan tradisional Nippon Kaigi yang menekankan peran perempuan dalam keluarga dan kebangsaan. Dengan demikian, kemenangan Takaichi lebih mencerminkan keberhasilan individu dalam sistem patriarki ketimbang kemenangan feminisme itu sendiri. Namun, bagaimana dengan pemimpin perempuan yang tidak berbaur dengan dinding lama konservatisme?

Kontras Pembelajaran: Michelle Bachelet dan Jacinda Ardern

Pengalaman Michelle Bachelet menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat menjadi kendaraan kebijakan berperspektif gender. Bachelet, Presiden Chile periode 2006-2010, menautkan representasi dengan transformasi melalui penguatan kelembagaan gender. Bachelet menghemat miliaran dolar pendapatan untuk dibelanjakan pada isu reformasi jaminan sosial yang memasukkan kerja perawatan, serta perluasan layanan publik anak usia dini yang meringankan beban reproduktif rumah tangga. Direktur Eksekutif pertama United Nation (UN) Women ini berinisiatif melipatgandakan jumlah pusat penitipan anak usia dini gratis untuk keluarga berpenghasilan rendah dan penyelesaian sekitar 3.500 pusat penitipan anak di seluruh negeri. Saat menjabat Menteri Pertahanan, dirinya memperkenalkan kebijakan gender yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan perempuan di militer dan kepolisian. Pendekatan Bachelet dalam menempatkan gender mainstreaming sebagai disiplin anggaran dan tata kelola ini menunjukkan representasi kuat perempuan dalam posisi tertinggi pemerintahan, bukan sekadar simbol. Hal serupa terlihat dari Jacinda Ardern di Selandia Baru.

Ardern telah mengumumkan pengunduran dirinya pada tahun 2023 setelah menjabat sebagai kepala pemerintahan perempuan termuda di dunia pada tahun 2017. Ardern mendorong agenda kesenjangan upah berbasis gender, pelembagaan cuti orang tua yang lebih memadai, dan kerangka penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih terpadu. Kepemimpinannya yang responsif pada sains, tetapi juga empati pada warga—berkaitan dengan Pandemi COVID-19 dan serangan teroris di masjid yang menewaskan 51 orang—menciptakan legitimasi politik untuk kebijakan yang menata ulang relasi antara negara, pasar, dan keluarga.

Pelajaran kunci dari keduanya adalah representasi baru bermakna jika ada policy core yang secara eksplisit mengoreksi ketimpangan gender, serta perangkat kelembagaan, seperti gender-responsive budgeting, yang memaksa birokrasi bergeser. Tanpa syarat itu, figur perempuan berisiko menjadi hiasan patriarki sebagaimana paradoks yang tampak dalam kepemimpinan perempuan konservatif.

Ujian: Dari Simbol menuju Substansi

Tantangan Takaichi kini adalah membuktikan apakah kepemimpinannya akan menjadi pintu masuk menuju perubahan struktural. Jepang membutuhkan reformasi mendasar dalam kebijakan sosial, seperti perluasan penitipan anak terjangkau dan cuti wajib bagi ayah, regulasi ketat untuk upah setara bagi kerja setara, perlindungan komprehensif terhadap kekerasan berbasis gender, dan revisi undang-undang keluarga agar perempuan tak kehilangan identitas hukum setelah menikah.

Jika isu-isu itu tidak menjadi prioritas, maka kehadiran perempuan di puncak hanya memperindah statistik—bukan memperbaiki kehidupan perempuan di akar rumput. Selain itu, politik koalisi Jepang menjadi variabel penting. LDP masih dikelilingi faksi konservatif yang enggan menerima perubahan sosial cepat. Namun, kita juga perlu berhati-hati dengan tujuan dan latar belakang gerakan progresif yang ingin dibawa dalam birokrasi pemerintahan. Sejauh mana Takaichi bisa memajukan agenda kesetaraan sangat bergantung kepada kemampuannya menavigasi resistensi internal partai dan birokrasi negara agar tidak menjadi simbolis belaka.

Jebakan paradoks simbolik baru-baru ini terlihat di pemberian Nobel Perdamaian 2025. María Corina Machado mendapatkan penghargaan nobel karena menantang Nicola Maduro di Venezuela yang dianggapnya sebagai pemimpin “criminal narco-terrorism structure”. Akan tetapi, aksinya dipertanyakan lantaran Machado mendapatkan dukungan dari Amerika serikat yang baru saja menyerang kapal-kapal di lepas pantai Venezuela—meskipun belum ada bukti kapal tersebut menyelundupkan narkoba seperti dugaan Donald Trump. Paradoks lain juga terlihat melalui kedekatan Machado dengan Presiden Israel Benjamin Netanyahu. Machado menyuarakan dukungannya terhadap Israel, dan berjanji memindahkan kedutaan besar Venezuela di Israel ke Yerusalem jika gerakannya berkuasa. Padahal, berdasarkan laporan Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), serangan militer Israel terhadap Palestina yang pecah sejak dua tahun yang lalu telah menyebabkan 10.018 perempuan tewas. Alhasil, penghargaan yang diterima Machado menjadi sebuah paradoks karena dia justru menjadi salah satu pihak yang dapat memicu eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah. 

Cermin bagi Indonesia

Bagi Indonesia, kisah Takaichi adalah cermin reflektif. Kita pernah memiliki presiden perempuan dua dekade lalu, dan kini memiliki sejumlah menteri perempuan dalam kabinet. Namun, apakah jumlah itu telah berbanding lurus dengan kebijakan berkeadilan gender?

Isu seperti Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), cuti ayah yang terbatas, dan minimnya fasilitas penitipan anak publik menunjukkan bahwa politik simbolik belum menjelma menjadi politik substantif. Di tingkat daerah, banyak kepala daerah perempuan tetap terikat pada pola kebijakan tradisional yang tidak menyentuh relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal ini, baik Jepang maupun Indonesia menghadapi dilema serupa dalam hal bagaimana memastikan kehadiran perempuan di ruang kekuasaan membawa perubahan bagi perempuan di ruang domestik. Kebijakan feminisme menuntut lebih dari sekadar representasi. Ia menuntut redistribusi kekuasaan, waktu, dan sumber daya agar struktur sosial berubah secara nyata, seperti yang dilakukan oleh Bachelet dan Ardern. Kisah Machado pun tidak bisa dianggap sebelah mata karena dia tidak sepenuhnya menggambarkan representasi feminis akibat dukungannya terhadap Netanyahu.

Dari “Atap Kaca” ke “Dinding Lama”

Takaichi mungkin berhasil memecahkan “atap kaca” politik Jepang—sesuatu yang secara simbolik patut diapresiasi. Namun, pekerjaan sejati feminisme bukan memecahkan langit-langit semata, melainkan meruntuhkan dinding lama yang selama ini menopang patriarki di bawahnya.

Jika Takaichi memilih jalan aman dengan memprioritaskan stabilitas fiskal dan nilai-nilai keluarga tradisional, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin perempuan pertama, tetapi bukan pembaru kesetaraan. Sebaliknya, jika ia berani menantang konstruksi sosial yang menahan perempuan Jepang selama puluhan tahun, maka sejarah akan mencatatnya bukan hanya sebagai “yang pertama,” tetapi “yang mengubah”.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Tokyo sederhana tetapi penting, tidak lain adalah jangan berhenti di simbol saja. Kemenangan sejati kesetaraan gender bukan ketika perempuan menduduki puncak, melainkan ketika seluruh sistem memastikan perempuan, dari kelas pekerja hingga ibu rumah tangga, memiliki ruang yang setara untuk menentukan masa depan mereka sendiri.