Tulisan ini mengkaji dinamika Perang Gaza antara Israel dan Hamas dalam konteks konflik Palestina-Israel yang lebih luas. Fokus utama terletak pada identifikasi opsi rekonstruksi Gaza dan merumuskan proposal perdamaian yang lebih feasible, berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) yang diakui secara internasional dan oleh pemerintah Indonesia. Metode process tracing digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara dinamika konflik, rekonstruksi pascaperang, dan formula perdamaian.

Konflik Palestina-Israel diwarnai oleh perpecahan internal Palestina yang menghasilkan dualisme strategi perjuangan, dengan perlawanan bersenjata dan jalur negosiasi. Hamas memainkan peran spoiler dengan menggunakan kekerasan untuk menggagalkan proses damai. Meskipun begitu, pendekatan damai harus tetap inklusif terhadap seluruh aktor Palestina. Namun, dibutuhkan strategi khusus untuk menjangkau kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu proses damai.

Perang Gaza menunjukkan karakter konflik yang sangat asimetris, di mana Israel merespons serangan Hamas dengan tindakan militer yang eksesif dan tidak membedakan target. Pembentukan zona-zona perang dan perintah pemindahan oleh Israel telah membuat 69% wilayah Gaza tidak dapat diakses penduduk sipil. Hal ini menimbulkan kehancuran besar dan mempersempit ruang hidup warga Gaza secara drastis.

Upaya penyelesaian Perang Gaza selama ini gagal karena intensitas kekuatan tempur kedua belah pihak masih tinggi. Dalam konteks ini, keberhasilan diplomasi dan rekonstruksi bergantung pada menurunnya kapasitas tempur Hamas dan komitmen Israel untuk meredakan ketegangan. Keterlibatan Israel dalam dinamika regional juga menjadi faktor yang perlu dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong terciptanya kondisi damai.

Rencana Arab menjadi salah satu opsi penyelesaian Perang Gaza sekaligus upaya rekonstruksi pascakonflik saat ini. Meski demikian, implementasi rencana ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah belum ditemukannya sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin komisi rekonstruksi. Figur tersebut idealnya memiliki kapasitas manajerial dalam mengelola proses pemulihan pascaperang, sekaligus mampu memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat Gaza.

Rekonstruksi Gaza harus dikaitkan dengan penyelesaian konflik Palestina-Israel secara menyeluruh. Usulan perdamaian yang komprehensif perlu memuat lima prinsip: kesepakatan batas wilayah yang adil, prinsip kontinuitas wilayah Palestina, pengakuan dan repatriasi pengungsi, pengaturan keamanan bersama, serta penyelesaian khusus mengenai status Yerusalem. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar bagi perumusan proposal perdamaian alternatif yang lebih realistis dan berkelanjutan.