On February 28, 2026, the United States and Israel launched Operation Epic Fury against Iran: nine hundred strikes in twelve hours — the largest American military operation in a generation and the first full-spectrum Artificial  Intelligence (AI) war in history.

This essay addresses three analytical questions in sequence.

First: the twenty-three days, from the opening strike to the Trump ceasefire statement on March 23 — a complete operational chronology of how the war began, escalated, degraded Iran’s military capacity, and reached its diplomatic terminus.

Second: was Epic Fury the first AI war — the definitional question that determines whether this conflict constitutes a qualitative break from all previous uses of AI in warfare.

Third: is the first AI war another Revolution in Military Affairs (RMA) — and if so, which of the five diagnostic RMA criteria were confirmed in combat, and which remains dangerously incomplete.

The answers, rendered on Day 23 with full operational data: yes, yes, and four of five.

Isu perang dagang kembali mencuat semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Meskipun kebijakan tarif bukan merupakan instrumen baru dalam perdagangan internasional, fenomena kali ini membawa paradigma baru bahwa eskalasi besaran tarif diterapkan secara universal berdasarkan posisi neraca perdagangan tiap negara. Dinamika ini mencerminkan pergeseran fundamental dari sistem perdagangan yang semula berbasis mekanisme pasar menuju rezim yang dikendalikan oleh proteksionisme dan kalkulasi geopolitik. Di tengah ketegangan tersebut, lanskap ekonomi global berubah menjadi peluang bagi negara ketiga untuk muncul sebagai penerima manfaat melalui mekanisme pengalihan perdagangan akibat proteksi terhadap produk Tiongkok.

Dalam dunia modern, defisit anggaran kerap menjadi kebijakan strategis untuk mendorong perekonomian. Untuk menutupi defisit tersebut sering kali pemerintah menempuh jalan pembiayaan melalui utang. Pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi penentu atas keberlanjutan utang. Sejak era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, dinamika utang pemerintah Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kondisi utang Indonesia menunjukkan angka yang aman di permukaan, namun rapuh jika ditilik lebih jauh.

Cakrawala Strategis ini menganalisis evolusi, kondisi terkini, serta memproyeksikan arah pengembangan doktrin pertahanan dan militer yang realistis bagi Indonesia. Analisis dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen historis dan kontemporer serta membandingkannya dengan tren pertahanan global.

Penelaahan historis menemukan adanya dualisme dalam evolusi doktrin pertahanan dan militer Indonesia. Doktrin secara konsisten terus beradaptasi dengan mengadopsi perkembangan peperangan modern.

Akan tetapi, doktrin yang diadopsi secara fundamental terus mempertahankan konsep Pertahanan Semesta yang berbasis Perang Total, serta berakar pada pengalaman perang kemerdekaan.

Sementara itu, analisis atas dokumen-dokumen kontemporer mengidentifikasi dua temuan. Pertama, terdapat ketidakselarasan hierarkis antara Doktrin Pertahanan Negara (Hanneg) 2023 dengan doktrin turunan di tataran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan angkatan. Perbedaan persepsi level strategis dan tidak seragamnya adopsi konsep kunci di berbagai dokumen menandakan proses sinkronisasi yang belum tuntas. Kedua, karakter pertahanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jejak historis, yakni dominasi pengalaman operasi internal dan berbasis darat telah membentuk postur yang cenderung berorientasi ke dalam (inward-looking).

Lebih lanjut, ditemukan kesenjangan antara doktrin pertahanan dan militer Indonesia dengan tren global. Di tingkat global, tren peperangan cenderung mengarah pada perang terbatas, singkat, dan berbasis teknologi. Sementara itu, doktrin pertahanan Indonesia masih banyak menekankan pada pelaksanaan Perang Total dan implementasi Perang Berlarut berbasis taktik gerilya.

Mempertimbangkan tekanan geopolitik dan kondisi internal, seperti ekonomi pertahanan dan dinamika politik militer, Cakrawala Strategis ini memproyeksikan arah pengembangan realistis bagi doktrin pertahanan dan militer Indonesia hingga 2045, sebagai berikut:

• Pada Operasi Militer Perang (OMP), arah pengembangan paling realistis hingga 2045 adalah penguatan strategi asimetris melalui adopsi konsep Anti-Akses/ Penangkalan Wilayah (anti-access/area denial, A2/AD). Strategi ini dipandang sebagai wujud modern dari Pertahanan Semesta yang mentransformasikan “perang rakyat” menjadi pertahanan total berbasis teknologi, bertujuan meningkatkan risiko bagi kekuatan eksternal tanpa menuntut superioritas penuh.
• Pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pengembangan doktrin harus diorientasikan ulang agar lebih outward-looking dan dijalankan secara ketat dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Keterlibatan militer dalam ranah sipil domestik perlu diminimalkan dan lebih bersifat perbantuan, dengan catatan dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat atau ketika instansi sipil tidak mampu merespons kegentingan yang terjadi.

Transformasi lingkungan strategis digital menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membangun kemampuan operasi dan peperangan siber sebagai bagian integral dari sistem pertahanannya. Revisi UU TNI 2025 yang menambahkan peran OMSP dalam menghadapi ancaman siber menjadi tonggak penting, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan perluasan wewenang militer ke ranah sipil tanpa batasan yang jelas. Tanpa pengaturan hukum dan akuntabilitas yang ketat, pelibatan TNI dalam ruang digital berisiko mencederai prinsip-prinsip supremasi sipil dan memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.

Persepsi terhadap ancaman siber mengaburkan batasan dari operasi siber TNI. Hal ini bisa dilihat mulai dari pernyataan pimpinan pemerintahan dan TNI, UU serta dokumen strategis sektor pertahanan, hingga doktrin di tubuh TNI. Ancaman tersebut dimakna secara luas, sehingga cukup besar fokus terhadap operasi informasi dan bagaimana ruang siber digunakan untuk menyerang keutuhan bangsa. Dalam konteks demokrasi Indonesia, keadaan tersebut membuka peluang penggunaan kemampuan siber TNI terhadap masyarakat sipil dan cenderung tidak menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Di sisi lain, kematangan kemampuan siber TNI sendiri masih jauh dari cukup. Perdebatan mengenai perlu tidaknya Angkatan Siber menghadirkan diskusi yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi TNI dalam pengembangan kemampuan sibernya. Kekurangan personil, tertatih-tatihnya perkembangan organisasi, hingga fokus terhadap ancaman informasi dari media sosial menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika tersebut.

Maka dari itu, diperlukan rencana pengembangan kemampuan siber TNI yang tetap berada dalam koridor demokrasi. Cakrawala Strategis ini melihat bahwa kemampuan peperangan siber TNI memerlukan pembaruan dokumen strategis yang memuat gradasi ancaman, batas pelibatan, dan definisi ulang ancaman hibrida, serta dukungan legislasi keamanan siber dan nasional. Secara kelembagaan, Satsiber perlu ditingkatkan menjadi Kotama Operasi menuju Komando Gabungan, dengan mengkaji ulang fokus pengendalian konten. Dari sisi personel, dibutuhkan jalur karier jelas, promosi perwira tinggi berlatar siber, standarisasi kurikulum pelatihan, serta rekrutmen talenta non-teknis seperti ahli hukum. Terakhir, hubungan sipil-militer harus diperkuat melalui koordinasi operasi siber dengan institusi sipil, mekanisme akuntabilitas oleh DPR, dan keterbukaan dokumen strategi kepada publik.

Tulisan ini mengkaji dinamika Perang Gaza antara Israel dan Hamas dalam konteks konflik Palestina-Israel yang lebih luas. Fokus utama terletak pada identifikasi opsi rekonstruksi Gaza dan merumuskan proposal perdamaian yang lebih feasible, berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) yang diakui secara internasional dan oleh pemerintah Indonesia. Metode process tracing digunakan untuk menelusuri keterkaitan antara dinamika konflik, rekonstruksi pascaperang, dan formula perdamaian.

Konflik Palestina-Israel diwarnai oleh perpecahan internal Palestina yang menghasilkan dualisme strategi perjuangan, dengan perlawanan bersenjata dan jalur negosiasi. Hamas memainkan peran spoiler dengan menggunakan kekerasan untuk menggagalkan proses damai. Meskipun begitu, pendekatan damai harus tetap inklusif terhadap seluruh aktor Palestina. Namun, dibutuhkan strategi khusus untuk menjangkau kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu proses damai.

Perang Gaza menunjukkan karakter konflik yang sangat asimetris, di mana Israel merespons serangan Hamas dengan tindakan militer yang eksesif dan tidak membedakan target. Pembentukan zona-zona perang dan perintah pemindahan oleh Israel telah membuat 69% wilayah Gaza tidak dapat diakses penduduk sipil. Hal ini menimbulkan kehancuran besar dan mempersempit ruang hidup warga Gaza secara drastis.

Upaya penyelesaian Perang Gaza selama ini gagal karena intensitas kekuatan tempur kedua belah pihak masih tinggi. Dalam konteks ini, keberhasilan diplomasi dan rekonstruksi bergantung pada menurunnya kapasitas tempur Hamas dan komitmen Israel untuk meredakan ketegangan. Keterlibatan Israel dalam dinamika regional juga menjadi faktor yang perlu dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong terciptanya kondisi damai.

Rencana Arab menjadi salah satu opsi penyelesaian Perang Gaza sekaligus upaya rekonstruksi pascakonflik saat ini. Meski demikian, implementasi rencana ini menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah belum ditemukannya sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin komisi rekonstruksi. Figur tersebut idealnya memiliki kapasitas manajerial dalam mengelola proses pemulihan pascaperang, sekaligus mampu memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat Gaza.

Rekonstruksi Gaza harus dikaitkan dengan penyelesaian konflik Palestina-Israel secara menyeluruh. Usulan perdamaian yang komprehensif perlu memuat lima prinsip: kesepakatan batas wilayah yang adil, prinsip kontinuitas wilayah Palestina, pengakuan dan repatriasi pengungsi, pengaturan keamanan bersama, serta penyelesaian khusus mengenai status Yerusalem. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi dasar bagi perumusan proposal perdamaian alternatif yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Tulisan ini menganalisis siklus naik-turun kekuasaan hegemonik global melalui lensa simbolisme empat penunggang kuda dalam Kitab Wahyu, yakni penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian sebagai metafora dari kontradiksi internal dan tekanan sistemik yang mempercepat keruntuhan hegemoni. Melalui studi komparatif terhadap Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat (AS), tulisan ini mengidentifikasi pola kerentanan struktural yang konsisten, seperti ekspansi militer yang berlebihan (imperial overstretch), kerapuhan ekonomi, kegagalan institusi politik, serta munculnya resistensi domestik dan global terhadap tatanan hegemonik. 

Fokus utama pada hegemoni AS menunjukkan bahwa negara ini tengah menghadapi fase erosi hegemonik yang ditandai oleh polarisasi politik yang tajam, ketimpangan ekonomi yang melebar, serta tren melemahnya legitimasi global. Persaingan strategis dengan Tiongkok semakin memperkuat tekanan eksternal, terutama dalam bidang penguasaan teknologi mutakhir, ekspansi konektivitas global, dan penguasaan rantai pasok mineral strategis. 

Kebijakan politik-ekonomi Trump yang dibalut dalam narasi America First dan Make America Great Again (MAGA) termanifestasi melalui economic statecraft (penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai kepentingan politik seperti sanksi tarif dan pemberhentian bantuan luar negeri) dikaji sebagai strategi bertahan atas ancaman sistemik. Akan tetapi, pada saat bersamaan kebijakan ini juga menimbulkan risiko yang dapat melemahkan kekuatan AS dalam bentuk tekanan inflasi, retaliasi perdagangan, serta eskalasi geopolitik yang lebih luas.

Beranjak dari analisis tersebut, AS seolah mencerminkan pola yang berulang dalam sejarah hegemoni global. Ketika ambisi ekspansi melebihi kapasitas negara hegemon, maka krisis legitimasi menjadi tak terhindarkan. Transisi hegemonik bukanlah sekadar pergeseran kekuasaan antarnegara, melainkan penanda disintegrasi dari struktur yang telah kehilangan keseimbangan antara kepemimpinan global dan ketahanan internal. Seperti perjalanan hegemoni sebelumnya, AS kini menghadapi kutukan kontradiksi struktural yang secara historis selalu menandai senjakala kekuasaan global. 

Konflik dan perang antara Rusia dengan Ukraina telah menimbulkan gejolak geopolitik dan memperparah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih sejak Pandemi Covid-19. Berbagai tekanan dan sanksi ekonomi diberikan terhadap Rusia agar Rusia dapat menghentikan invasi terhadap Ukraina. Namun, saat ini invasi Rusia terhadap Ukraina masih berlanjut. Sebagai tekanan lanjutan, pada tanggal 2 September 2022, Menteri keuangan G7 + Australia sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan price cap (batasan harga beli tertinggi) terhadap minyak Rusia. Kebijakan penerapan harga maksimal pada minyak Rusia diharapkan dapat menciptakan tekanan pendapatan Rusia sehingga menghentikan perang. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak global yang naik sejak perang bergulir.

Kebijakan pembatasan harga untuk minyak Rusia akan efektif berlaku pada 5 Desember 2022, dan pembatasan harga pada produk turunannya (refined products) akan efektif berlaku pada 5 Februari 2023.  Koalisi G7, Uni Eropa, dan Australia telah menyepakati pembatasan harga  sebesar 60 Dolar AS per barel. Harga ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak mentah yang dijual Rusia (ural oil), mengingat Rusia telah melakukan diskon harga untuk menarik substitusi impor, seiring dengan sanksi yang diberikan oleh Koalisi G7 dan Uni Eropa.

Kajian ini mengulas dampak secara global akan cenderung negatif. Pada sisi geopolitik internasional, kebijakan pembatasan harga G7 + Australia membuat situasi semakin tegang situasi antara Rusia dengan Ukraina dan pendukungnya (koalisi G7+Australia). Sedangkan dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat bagaimana pengaruh pembatasan harga G7 + Australia terhadap harga minyak dunia. Jika Rusia tidak melakukan kebijakan yang menentang berupa memangkas produksi minyak, kebijakan pembatasan harga G7+Australia berpotensi menurunkan harga minyak dunia seiring dengan pelemahan ekonomi global pada tahun mendatang. Apabila harga minyak menurun, kondisi APBN akan lebih baik karena defisit APBN akan cenderung turun (kondisi Cateris Paribus). Selain pada APBN, turunnya harga minyak juga memiliki dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia. Secara ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan minyak diskon dari Rusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok dan India. Namun, hal tersebut perlu mempertimbangkan aspek hubungan internasional, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut. politik bebas-aktif yang juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.

Degradasi lingkungan secara global membuat kesadaran akan aspek lingkungan dalam kebijakan pemerintah semakin tinggi. Upaya-upaya untuk mengatasi krisis perubahan iklim terus bermunculan dari seluruh dunia seiring agenda mencapai target Paris Agreement. Sebagai salah satu negara yang menyepakati Paris Agreement, Tiongkok mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembiayaan investasi sektor batu bara di luar negeri, termasuk pada Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong negara-negara berkembang, khususnya yang terkait dengan program Belt and Road Initiative, untuk mengedepankan potensi penggunaan energi hijau. Sejak tahun 2020, tren investasi energi domestik Tiongkok sudah menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan, ketika investasi pada sumber energi terbarukan, khususnya solar, semakin mendominasi dan investasi pada sektor batu bara semakin minim.

Kajian ini mengulas dampak pemberhentian pendanaan Tiongkok pada sektor batu bara terhadap Indonesia. Terlepas dari target Pemerintah untuk mempercepat transisi energi, Indonesia masih membutuhkan sumber energi yang berasal dari batu bara. Adanya pemberhentian pembiayaan sektor batu bara oleh Tiongkok akan membuat industri batu bara kesulitan melakukan pencarian sumber pendanaan baru. Substitusi pendanaan oleh perbankan juga hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat beberapa Bank sudah bertekad untuk menghentikan pendanaan pada sektor energi fosil. Hingga 2030, Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyedia jasa akan memanfaatkan PLTU existing untuk mencapai target bauran energi pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal ini juga sejalan dengan larangan pemerintah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU baru.

Dalam jangka pendek, kajian ini mengusulkan agar pemerintah fokus membenahi masalah  disparitas harga batu bara agar kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dapat terpenuhi. Program pemerintah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertujuan untuk menutup disparitas harga melalui skema kompensasi perlu dilanjutkan. Dalam jangka Panjang, Indonesia harus mengambil peluang dari reorientasi pendanaan Tiongkok untuk mempercepat transisi energi. Selain itu, pemerintah dapat membentuk atau menggunakan BLU yang sudah ada untuk melakukan pendanaan transisi energi dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya selalu menjadi variabel penting bagi seluruh negara di dunia untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat akan memberikan dampak, baik positif ataupun negatif, bagi seluruh negara di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu (midterms election) yang diselenggarakan pada 8 November 2022 menjadi variabel pengaruh terhadap dinamika tataran politik dunia yang semakin tidak pasti.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sejumlah analisis terhadap hasil pemilu paruh waktu dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hasil pemilu paruh waktu memiliki empat makna: (1) mengevaluasi bagaimana pemerintah telah bekerja; (2) menilai isu yang menjadi prioritas masyarakat; (3) menata kembali mekanisme cek dan perimbangan antara badan eksekutif dan legislatif; serta (4) menjadi indikator awal terhadap tren pemilu presiden pada tahun 2024. Adapun temuan analisis menunjukkan bahwa proyeksi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang cenderung bersifat bipartisan pada Kongres akan cenderung statis sebelum pemilu paruh waktu.

Secara spesifik kebijakan Amerika Serikat terhadap IPEF akan memiliki sinyal positif antara Kongres dan Pemerintahan Biden. Sedangkan, kebijakan terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, Rusia, dan OPEC+ menuai sinyal negatif sehingga tekanan Kongres terhadap kebijakan Pemerintahan yang lebih keras cenderung menguat, utamanya dengan Dewan Perwakilan serta kursi ketiga di jajaran pemerintahan Amerika Serikat berada di bawah Partai Republik.

Indonesia, salah satu negara besar di kawasan Indo-Pasifik, perlu memainkan perannya sebagai stabilizer dalam mengurai sejumlah tantangan yang mengemuka guna memastikan stabilitas kawasan terjaga. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memanfaatkan kondisi terkini melalui modalitasnya, seperti Keketuaan ASEAN Tahun 2023 dan penggunaan mekanisme multilateral lainnya serta sumber daya nasional, yang dapat menjadi kekuatan dan daya tawar untuk memberikan ruang gerak Indonesia bermanuver sesuai kepentingan nasionalnya.