Monograf kali ini akan menyajikan kajian kritis atas delapan puluh tahun perjalanan pemberdayaan perempuan Indonesia melalui kerja-kerja pemerintahan dengan menelusuri perubahan paradigma pembangunan dari masa ke masa (termasuk dinamika sosial-politik), serta capaian dan tantangan yang dihadapi hingga hari ini. Melalui pendekatan multidisipliner dan partisipatif, dokumen ini tidak hanya memotret kebijakan dan data, tetapi juga menarasikan pengalaman dan suara perempuan dari berbagai kelas sosial dan wilayah, yang selama ini sering terpinggirkan dalam diskursus pembangunan arus utama.

Dari masa kolonial hingga era digital, perempuan Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Mereka bukan hanya obyek dari perubahan, tetapi aktor utama dalam perjuangan atas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan. Namun, temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih jauh dari kata tuntas. Pemerintah cenderung terjebak dalam pendekatan simbolis dan birokratis, dengan kerangka pembangunan yang cenderung maskulin, sektoral, dan elitis. Banyak kebijakan yang mengatasnamakan kesetaraan, tetapi tidak disertai dengan redistribusi kekuasaan dan sumber daya secara nyata.

Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dasar dan kehadiran kebijakan progresif, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan capaian penting. Namun demikian, kekerasan berbasis gender tetap tinggi, angka partisipasi kerja perempuan stagnan di bawah 60%, dan kerja perawatan masih dianggap tidak bernilai. Beban ganda dan subordinasi perempuan tetap menjadi realitas yang tidak sepenuhnya terjawab oleh kebijakan negara, bahkan di tengah narasi pembangunan inklusif yang kerap didengungkan.

Menuju Indonesia 2045 dengan bonus demografinya, transformasi struktural tidak bisa ditunda. Pemerintah harus menjadikan keadilan gender sebagai fondasi utama demokrasi yang substansial, bukan hanya sekadar prosedural, mencakup perombakan kerangka kebijakan dan anggaran yang responsif gender, penguatan sistem perlindungan korban kekerasan, pengakuan atas kerja-kerja reproduktif dan perawatan, serta pelembagaan pendidikan inklusif sejak dini. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia bisa disebut adil, dan masa depan 2045 menjadi milik bersama, termasuk bagi perempuan yang selama ini dibungkam oleh sistem.