Tulisan ini berusaha mengidentifikasi empat tantangan yang dihadapi pemerintah dalam konteks konsolidasi dan mobilisasi sumber pendanaan negara.

Empat tantangan tersebut muncul seiring dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang secara spesifik menuntut konsolidasi dan mobilisasi keuangan. Program itu, antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), kedaulatan pangan, swasembada energi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan modernisasi pertahanan. Keseluruhan program ini memerlukan sumber pendanaan yang besar. Karena itu, konsolidasi dan mobilisasi sumber pendanaan menjadi suatu keharusan. Keempat tantangan itu adalah sebagai berikut.

Konsolidasi dan mobilisasi fiskal

Tantangan pertama terkait dengan konsolidasi fiskal. APBN sepertinya tidak akan lagi dapat menjadi sumber tunggal pembiayaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang publik terhadap PDB tidak melebihi 60 persen. Kerangka normatif ini mengikuti kesepakatan Perjanjian Maastricht Uni Eropa, tetapi telah menjadi pagar makroekonomi nasional untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar internasional.

Walau terlihat perlahan, tekanan terhadap pembatasan itu mulai terasa. Defisit anggaran—yang awalnya dirancang 2,53 persen pada Rancangan APBN 2025—dinaikkan menjadi 2,78 persen pada APBN 2025. Meski masih dalam koridor fiskal, kecenderungan ini menegaskan disiplin anggaran perlu dijaga agar prudent dan tidak berubah menjadi bom waktu bagi stabilitas fiskal.