Kinerja APBN 2025 tidak sesuai harapan. Realisasi pendapatan pada APBN Tahun 2025 mengalami shortfall atau turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak mengalami penurunan hingga mencapai 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau hanya terealisasikan 77%. Kondisi ini perlu menjadi alarm adanya potensi penurunan daya beli pada masyarakat.

Isu perang dagang kembali mencuat semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Meskipun kebijakan tarif bukan merupakan instrumen baru dalam perdagangan internasional, fenomena kali ini membawa paradigma baru bahwa eskalasi besaran tarif diterapkan secara universal berdasarkan posisi neraca perdagangan tiap negara. Dinamika ini mencerminkan pergeseran fundamental dari sistem perdagangan yang semula berbasis mekanisme pasar menuju rezim yang dikendalikan oleh proteksionisme dan kalkulasi geopolitik. Di tengah ketegangan tersebut, lanskap ekonomi global berubah menjadi peluang bagi negara ketiga untuk muncul sebagai penerima manfaat melalui mekanisme pengalihan perdagangan akibat proteksi terhadap produk Tiongkok.

On February 19, 2026, the White House published a document with a striking title: “Implementation of the Agreement Toward a NEW GOLDEN AGE for the U.S.-Indonesian Alliance.” The word alliance leapt off the page. Indonesia—the world’s fourth most populous country, a founding member of the Non-Aligned Movement, and a state that has carefully guarded its strategic autonomy for over seven decades—was suddenly being described in the language of formal alignment. The occasion was not a mutual defense treaty or a joint command structure. It was a trade deal.

Terutama setelah keluarnya pernyataan resmi Trump melalui situs White House tentang kesepakatan dengan Indonesia pada 22 Juli dan disusul oleh pernyataan berikutnya pada 31 Juli 2025 dan terakhir terkait penandatanganan kesepakatan oleh kedua negara seiring dengan kunjungan Prsiden Indonesia ke AS pada 19 Februari 2026. 

In May 2023, the Group of Seven (G-7) convened in Hiroshima, Japan, with the main agenda of addressing the growing risks to economic security and resilience, primarily posed by China. Then the United States (US) president, Joe Biden, emphasized that the G-7 shared a united stance against the weaponization of economic dependence. This position was formalized in the joint statement, in which G-7 leaders warned that any attempt at economic coercion would fail and face consequences.

Buku ini adalah hasil dari suatu perjalanan panjang. Buku ini merupakan kumpulan tulisan opini yang termuat di harian Kompas sejak tahun 1991 hingga 2025. Dalam setiap tulisan yang saya hasilkan, saya berusaha memaknai dan merespons denyut zaman yang terus bergerak, sering kali dengan kecepatan yang melebihi kemampuan kita untuk memahaminya secara utuh.

Indonesia kembali berdiri di persimpangan lama: antara ambisi kemandirian dan pengingkaran terhadap batas ekologinya sendiri. Atas nama swasembada energi, Papua dibayangkan semata sebagai ruang produksi, lahan yang dapat ditanami, dihitung, dan dipercepat, seolah bukan benteng ekologis terakhir bagi bangsa ini dan ruang hidup bagi masyarakat adat. Imajinasi pembangunan negara kembali rapi di atas kertas, namun rapuh ketika bersentuhan dengan tanah, hutan, dan kehidupan manusia. Dari Sumatera, kita telah belajar bahwa ekspansi komoditas yang mengabaikan ekologi berujung kepada bencana dan konflik. Pertanyaannya kini menentukan: apakah luka yang sama akan diulang di Papua, kali ini dengan nama yang lebih megah, swasembada energi?

Dalam dunia modern, defisit anggaran kerap menjadi kebijakan strategis untuk mendorong perekonomian. Untuk menutupi defisit tersebut sering kali pemerintah menempuh jalan pembiayaan melalui utang. Pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi penentu atas keberlanjutan utang. Sejak era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, dinamika utang pemerintah Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kondisi utang Indonesia menunjukkan angka yang aman di permukaan, namun rapuh jika ditilik lebih jauh.

Ada dua alasan mengapa tulisan ini dibuat. Pertama terkait dengan pernyataan pers dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru dikeluarkan tentang Indonesia (15 November 2025). Walau laporan lengkapnya berbasis norma Article IV IMF belum secara utuh dan  resmi keluar, dalam pernyataan pers itu disebutkan antara lain bahwa adanya kebutuhan bagi Indonesia untuk melakukan pengawasan yang teliti dan ketat (rigorous oversight) terhadap operasi nonfiskal (quasi-fiscal operation).

Tulisan ini berusaha mengidentifikasi empat tantangan yang dihadapi pemerintah dalam konteks konsolidasi dan mobilisasi sumber pendanaan negara.

Empat tantangan tersebut muncul seiring dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang secara spesifik menuntut konsolidasi dan mobilisasi keuangan. Program itu, antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), kedaulatan pangan, swasembada energi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan modernisasi pertahanan. Keseluruhan program ini memerlukan sumber pendanaan yang besar. Karena itu, konsolidasi dan mobilisasi sumber pendanaan menjadi suatu keharusan. Keempat tantangan itu adalah sebagai berikut.