PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa ia akan menertibkan pengamat yang mengkritik pemerintahannya menjadi alarm bahaya untuk demokrasi kita. Tak hanya menunjukkan alergi terhadap kritik, pernyataan itu muncul berdasarkan data intelijen.

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan serentak ke Iran. Selat Hormuz, jalur yang menanggung sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia, praktis ditutup. Dalam hitungan jam, harga minyak Brent melonjak 13 persen. 

Setiap 8 Maret, kita diingatkan bahwa kesetaraan bukan sekadar slogan, melainkan janji yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Tema “Give to Gain” yang diusung oleh International Women’s Day 2026 seharusnya menjadi tolok ukur keberanian negara: Apakah investasi untuk perlindungan perempuan benar-benar tercermin dalam kebijakan fiskal dan program pemerintah yang konkret? Sebab negara yang mengabaikan perempuan dalam arsitektur anggarannya sedang membangun fondasi yang rapuh.

Indonesia kembali berdiri di persimpangan lama: antara ambisi kemandirian dan pengingkaran terhadap batas ekologinya sendiri. Atas nama swasembada energi, Papua dibayangkan semata sebagai ruang produksi, lahan yang dapat ditanami, dihitung, dan dipercepat, seolah bukan benteng ekologis terakhir bagi bangsa ini dan ruang hidup bagi masyarakat adat. Imajinasi pembangunan negara kembali rapi di atas kertas, namun rapuh ketika bersentuhan dengan tanah, hutan, dan kehidupan manusia. Dari Sumatera, kita telah belajar bahwa ekspansi komoditas yang mengabaikan ekologi berujung kepada bencana dan konflik. Pertanyaannya kini menentukan: apakah luka yang sama akan diulang di Papua, kali ini dengan nama yang lebih megah, swasembada energi?

Kepemimpinan perempuan belum tentu menjamin kebijakan feminis. Jepang kini menghadapi paradoks antara simbol kemajuan dan substansi kesetaraan, yang juga menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Ketika Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin Liberal Democratic Party (LDP) pada Sabtu (4/10/2025), sorotan dunia seketika tertuju ke Tokyo. Untuk pertama kalinya, seorang perempuan berpeluang memimpin Jepang, apalagi LDP—partai yang berkuasa di Jepang—membentuk pemerintahan koalisi dengan oposisi utama, Japan Innovation Party (JIP), pada Senin (20/10/2025). Akhirnya, hari ini, Selasa (21/10/2025), Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang sepanjang sejarah.

Namun, di balik euforia simbolik itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kehadiran perempuan di puncak kekuasaan otomatis membawa perubahan bagi perempuan lain? Atau, kehadiran figur perempuan justru menjadi “hiasan patriarki” yang mempercantik wajah kekuasaan tanpa mengubah struktur yang menopangnya?

Buku “Rebel Bodies: A Guide to the Gender Health Gap Revolution” karya Sarah Graham menyajikan argumen komprehensif bahwa kesenjangan kesehatan gender yang meluas adalah realitas yang mengakar dalam sistem kesehatan yang misoginis. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk mengungkap disparitas tersebut melalui narasi serta pengalaman pasien, serta untuk mengadvokasikan transformasi radikal dalam sistem pelayanan kesehatan. Dorongan utama Graham menulis buku ini adalah rasa ketidakadilan yang menyulut semangatnya untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan berdasarkan gender. Melalui pendekatan jurnalisme naratif dan feminisme interseksional, Graham menyusun mosaik pengalaman pasien untuk menunjukkan bahwa kesehatan bukan ranah netral, melainkan ruang perebutan kekuasaan yang membentuk siapa yang dianggap ‘layak didengar dan dirawat’. Bedah literatur ini akan menerangkan karya Graham yang transformatif dan merefleksikannya dengan keadaan kesehatan di Indonesia saat ini.

Dua tahun terakhir, di sejumlah kota Asia, kita menyaksikan pola yang berulang: sebuah ungkapan ketidakadilan menyala di lini masa, menjalar cepat dari unggahan ke unggahan, lalu tumpah ke jalanan. Dan ini bukan sekadar ledakan amarah terhadap kebijakan yang merugikan atau skandal yang menyebalkan, yang kita lihat adalah cara orang muda memahami kebenaran politik, memeriksanya, lalu mengambil keputusan untuk bertindak. Orang muda tidak menanti aba-aba dari tokoh karismatik atau keputusan organisasi. Mereka menunggu sinyal yang saling menguatkan di ruang yang mereka huni setiap hari, yaitu thread di X, video pendek di TikTok, meme yang melesat di Instagram. Semua ini yang membentuk akal kolektif baru tentang politik, tentang perilaku elite, tentang apa yang pantas dan tidak pantas, dan tentang apa yang harus dilakukan.

Generasi ini, yang sering disebut Gen Z, lahir ketika internet sudah menjadi bagian dari keseharian. Perangkat di dalam genggaman tidak pernah benar-benar dimatikan dan menjadi sumber informasi yang paling penting. Jika dulu ada seleksi redaksi media, maka sekarang siapa pun bisa berbicara, memeriksa, menyanggah, dan berpotensi memantik arus baru. Pengetahuan politik tidak lagi mengalir dari sebuah pusat ke pinggiran, melainkan bersirkulasi secara horizontal di antara akun-akun yang saling terhubung. Validasi tidak ditentukan oleh gelar atau institusi, melainkan oleh partisipasi: berapa banyak orang yang mengiyakan, memperbaiki, menautkan, mengulang, dan akhirnya menurunkannya ke bentuk tindakan. Kita boleh merindukan masa ketika ritme debat publik lambat dan tertib; faktanya, ritme hari ini sangat rapat, dan keputusan sering dibuat di bawah tekanan notifikasi yang tak berkesudahan.

Monograf kali ini akan menyajikan kajian kritis atas delapan puluh tahun perjalanan pemberdayaan perempuan Indonesia melalui kerja-kerja pemerintahan dengan menelusuri perubahan paradigma pembangunan dari masa ke masa (termasuk dinamika sosial-politik), serta capaian dan tantangan yang dihadapi hingga hari ini. Melalui pendekatan multidisipliner dan partisipatif, dokumen ini tidak hanya memotret kebijakan dan data, tetapi juga menarasikan pengalaman dan suara perempuan dari berbagai kelas sosial dan wilayah, yang selama ini sering terpinggirkan dalam diskursus pembangunan arus utama.

Dari masa kolonial hingga era digital, perempuan Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Mereka bukan hanya obyek dari perubahan, tetapi aktor utama dalam perjuangan atas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan. Namun, temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih jauh dari kata tuntas. Pemerintah cenderung terjebak dalam pendekatan simbolis dan birokratis, dengan kerangka pembangunan yang cenderung maskulin, sektoral, dan elitis. Banyak kebijakan yang mengatasnamakan kesetaraan, tetapi tidak disertai dengan redistribusi kekuasaan dan sumber daya secara nyata.

Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dasar dan kehadiran kebijakan progresif, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan capaian penting. Namun demikian, kekerasan berbasis gender tetap tinggi, angka partisipasi kerja perempuan stagnan di bawah 60%, dan kerja perawatan masih dianggap tidak bernilai. Beban ganda dan subordinasi perempuan tetap menjadi realitas yang tidak sepenuhnya terjawab oleh kebijakan negara, bahkan di tengah narasi pembangunan inklusif yang kerap didengungkan.

Menuju Indonesia 2045 dengan bonus demografinya, transformasi struktural tidak bisa ditunda. Pemerintah harus menjadikan keadilan gender sebagai fondasi utama demokrasi yang substansial, bukan hanya sekadar prosedural, mencakup perombakan kerangka kebijakan dan anggaran yang responsif gender, penguatan sistem perlindungan korban kekerasan, pengakuan atas kerja-kerja reproduktif dan perawatan, serta pelembagaan pendidikan inklusif sejak dini. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia bisa disebut adil, dan masa depan 2045 menjadi milik bersama, termasuk bagi perempuan yang selama ini dibungkam oleh sistem.

Media massa dan demokrasi membentuk relasi yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik. Di satu sisi, media memiliki peran strategis dalam menopang prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, media tidak selalu mampu menjalankan fungsi ideal tersebut karena terhalang oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa maupun dominasi elite ekonomi. Negara memiliki instrumen untuk membatasi ruang gerak media melalui penyensoran, pembredelan, hingga intervensi pasar. Di sisi lain, pemilik media sering kali menggunakan kekuatan sumber dayanya untuk memengaruhi arah redaksi demi kepentingan pribadi atau afiliasi politiknya.

Dengan posisi ganda sebagai pelayan kepentingan publik dan entitas bisnis, media berada dalam dilema struktural yang kompleks. Dalam mengeksplorasi ekosistem media massa 80 tahun ke belakang, fokus kajian ini diarahkan kepada tiga dimensi utama: pola intervensi negara terhadap media, konsentrasi kepemilikan dan dominasi oligarki media, serta transformasi teknologi dalam lanskap industri media. Untuk menganalisis dinamika ini, digunakan pendekatan partisan polyvalence yang dikembangkan oleh Duncan McCargo.

Selama delapan dekade terakhir, intervensi negara terhadap media menunjukkan pola yang dinamis namun konsisten dalam kecenderungan represif. Pada awal kemerdekaan, negara cenderung permisif namun tidak stabil; memasuki era Demokrasi Terpimpin, kontrol negara menguat secara ideologis dan administratif. Era Orde Baru memperlihatkan puncak hegemoni negara atas media melalui sensor ketat dan pembredelan sistematis. Reformasi membawa angin kebebasan, tetapi praktik intervensi justru menjadi lebih rumit dan terselubung, terutama melalui regulasi pasar yang lemah. Pada era digital, negara menunjukkan ketidaksiapan dalam mengelola ekosistem informasi, menciptakan tumpang tindih kebijakan dan respons yang cenderung reaktif terhadap dinamika baru, termasuk kekerasan terhadap jurnalis yang tetap berlangsung hingga kini.

Sementara itu, konsentrasi kepemilikan media mengemuka sejak Orde Baru, ketika kepentingan politik dan ekonomi dipadukan dalam struktur media yang tersentralisasi. Pascareformasi, liberalisasi sektor media justru memperkuat dominasi segelintir konglomerat. Industri media menjadi wahana bagi oligarki yang sarat konflik kepentingan. Afiliasi politik media yang semula terbuka pada era awal kemerdekaan, kemudian disatukan secara koersif dalam kendali pemerintah Orde Baru, kini kembali berkembang secara liar dan tidak transparan dalam era demokrasi elektoral.

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar kepada sistem distribusi informasi, namun tidak serta merta menciptakan keberagaman dalam kepemilikan. Sebaliknya, platform digital justru menjadi ruang baru bagi akumulasi kuasa yang sama: dominasi modal besar, keterhubungan dengan elite politik, dan marginalisasi suara alternatif. Disrupsi teknologi belum mampu menggoyahkan struktur kekuasaan lama yang tetap bercokol dalam industri media di Indonesia. Dalam konteks ini, Akal Imitasi (AI) turut melanggengkan ketimpangan. Di satu sisi berfungsi sebagai alat otomatisasi, tetapi di sisi lain memperkuat ketergantungan media pada algoritma dan logika pasar. Jurnalisme kian rentan, baik dalam aspek kerja maupun norma, ketika peran sosialnya tergeser oleh kepentingan komersial dan dorongan efisiensi teknologi tanpa disertai pengaturan yang memadai.

National Children's Day, celebrated every July 23, is more than just an annual ceremonial event. It is a marker, a normative mandate, that demands deep reflection and tangible action from all elements of the nation.

Within a feminist theoretical framework, this commemoration should be understood as a reminder of the nation's mandate of social reproduction, a crucial concept that explains how society perpetuates its existence culturally, economically and demographically.

Social reproduction encompasses all the work of maintenance, care and education, which has historically been unvalued yet is fundamental for a healthy social order. Children, therefore, are the central axis of this process, the quality of a nation’s future is determined by how well we nurture, protect and empower them today.